Randal Jambi Workshop MDGs dan DAK

Randal Jambi Lakukan Percepatan Pencapaian MDGs dan DAK

Randal Jambi mengadakan workshop MDGs dan DAK Tahun 2014, di Jambi, Selasa (26-26/08/2014). Acara ini dibuka oleh Kepala Dinas PU Provinsi Jambi Ahmad Fauzi.

Fauzi menjelaskan tujuan dari workshop ini adalah agar terjadi kesamaan pandangan terkait MDGs pada tahun 2013 dan 2014, mereview dan menyusun percapaian target MDGs hingga 2015, dan mengumpulkan data pelaporan progres kegiatan DAK sub bidang Air Minum dan Sanitasi tahun 2014.

Dalam sambutannya Fauzi juga menghimbau kepada Dinas PU kabupaten/kota agar selalu berkoordinasi dengan bidang Cipta Karya Provinsi Jambi dan mensinergikan apa yang menjadi kewajiban provinsi dan apa yang menjadi kewajiban kabupaten sesuai dengan kewenangan sehingga usulan-usulan provinsi tidak lagi di tangani oleh provinsi.

“Pada kesempatan workshop ini silahkan nanti PU Kabupaten/kota mengajukan usulan – usulan atau keluhan yang akan disampaikan pada waktu desk nanti dan usulan ini akan disinergikan lagi, sebab PU Provinsi tidak bisa membantu apa yang sudah menjadi wewenang kabupaten/kota,” ungkap Fauzi.

Pada acara ini turut hadir perwakilan dari Direktorat Bina Program Ditjen Cipta Karya, Direktorat Pengembangan Air minum, Direktorat Pengembangan Permukiman, Direktorat Penyehatan dan Lingkungan, Subdit Evaluasi Kinerja Direktorat Bina Program, Kepala Bappeda dan Kepala Dinas PU kabupaten/kota se-Propinsi Jambi.

Sosialisasi PBL Jambi

PBL Jambi Sosialisasikan Penyelenggaraan Pembangunan Gedung Negara

Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Provinsi Jambi mengadakan Sosialisasi Diseminasi Peraturan Penataan Bangunan dan Lingkungan dan Kegiatan Pengelolaan Rumah Negara Golongan III, serta Kegiatan Tenaga Pendata Harga Satuan Bahan Bangunan Gedung Negara (HSBBGN), Kamis (25/09/2014).

Kepala Dinas PU Provinsi Jambi yang diwakili oleh Kepala Bidang Bintek Provinsi Jambi Nasirwan Azhari mengatakan, pembangunan bangunan gedung negara diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan kontruksi, dan pengawasannya, baik pembangunan baru, perawatan bangunan gedung, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada. Hal tersebut sesuai dengan Perpres nomor 73 tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, dan proses pembangunannya diklasifikasikan dalam bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana, dan bangunan khusus.

"Sampai saat ini kendala yang dihadapi dalam proses penyelenggaraan pembangunan gedung negara yaitu belum semua kabupaten/kota mengeluarkan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara), sehingga menyulitkan dalam mengestimasi kebutuhan biaya untuk membangun maupun rehabilitasi,” ungkap Nasirwan.

Turut hadir, Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Bappeda Kota, Asosiasi Profesi dan Perguruan tinggi, serta diikuti 120 peserta yang terdiri dari 60 peserta untuk kegiatan Desiminasi Peraturan Penataan Bangunan dan Lingkungan, 40 peserta untuk kegiatan Pengelolaan Rumah Negara Golongan III dan 20 peserta untuk kegiatan Tenaga Pendata HSBGN.

Pelatihan OMS dan KPP PPIP Jambi

Bangkim Jambi Latih Fasilitator dan Kelompok Pemanfaat PPIP

Satker Pengembangan Permukiman (Bangkim) Jambi kembali melatih Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) PPIP di Jambi selama 5 hari (25/29–09–2014). Pelatihan ini nantinya dibagi menjadi  reguler 1 dan reguler 2 dengan jumlah 80 peserta yang terdiri dari traineer dan tenaga ahli manajemen Provinsi Jambi.

Kepala Bidang Cipta Karya yang diwakili oleh PPK PPIP Wardi Furkon mengatakan, dalam rangka mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan pengembangan infrstruktur permukiman di perdesaan, Kementerian PU melalui Dirjen Cipta Karya telah melaksanakan bebagai program, antara lain program kompensasi pengurangan subsudi BBM (Bahan Bakar Minyak) di bidang infrastruktur perdesaan pada tahun 2005 dan Rural Infrastruktur Support (RIS) pada tahun 2006 serta Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) yang dimulai tahun 2007 sampai tahun 2013 termasuk Program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (P4IP).

“PPIP merupakan program berbasis pemberdayaan dibawah payung PNPM Mandiri yang sudah berjalan di Provinsi Jambi sejak tahun 2010, dan tahun 2014 ini Provinsi Jambi mendapatkan Program PPIP di 9 (sembilan) kabupaten dengan jumlah desa sasaran sebanyak 78 desa dengan BLM per desa  sebesar Rp. 250 juta, total dana PPIP tahun 2014 untuk Provinsi Jambi sebesar Rp. 19,5 miliar. Dana tersebut akan langsung ke rekening OMS dan sekiranya dapat di pertanggungjawabkan kegunaannya dengan benar,” jelas Wardi.

Wardi menegaskan, OMS dan KPP agar dapat mengikuti pelatihan ini dengan sungguh sungguh agar tercapai tujuan dari pelatihan ini yaitu dapat meningkatkan keterampilan OMS dan KPP baik dalam pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan Infrastruktur pendukung di desa serta dapan menyusun perencanaan pembangunan infrastruktur desa dengan baik.